peraturan tentang pengawasan inspektorat. 2019, No. peraturan tentang pengawasan inspektorat

9 Th 1967; UU No. 13. 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4. 7. Pengawasan Intern. KEGIATAN PENGAWASAN. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dalam pelaksanaan Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal dan unit eselon I harus membangun hubungan kemitraan yang konstruktif. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Stándar Biaya Khusus Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cilacap; Mengingat : 1. 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Th 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4. c. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menjelaskan, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah bagian dari penguatan Aparat. Sesuai Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 15. kegiatan pengawasan . Peraturan Bupati Kulon Progo. KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2015 . KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL . Pasal 18 ayat (6). bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan MATERI POKOK PERATURAN. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan. Judul. Penyusunan laporan hasil pengawasan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor. - 3 - 5. Dalam. Judul. PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. karena penulis ingin mengetahui secara jelas tentang Pengawasan Inspektorat Dalam Meningkatkan Opini Laporan. Permendagri 73 tahun 2020 terdiri dari 29 Pasal dan 8 Bab, ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2020 di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, diundangkan pada tanggal 17 Desember 2020 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana. 7. Pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, angka 5 Inspektorat. bahwa dalam rangka optimalisasi peran, Fungsi Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah, maka perlu penyediaan Standar Biaya Khusus yang dapat dijadikan Pedoman Pengalokasian Anggaran bagi Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah; bahwa Alokasi. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30 Tahun 2014, PP No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Stándar Biaya Khusus Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cilacap; Mengingat : 1. Pan/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Instansi Pemerintah. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. penyelenggaraan pelayanan klinik konsultasi pengawasan di Inspektorat KotaYogyakarta. dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Pedoman Pengawasan Inspektorat Kabupaten Sumenep. Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur. 00. NOMOR 51 TAHUN 2010 . f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Inspektorat Kabupaten Simeulue; Mengingat : 1. 61. Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG . Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63); 6. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tahun 2015. Peraturan Walikota Bandung Nomor : 005 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Wilayah Kerja Inspektorat Kota Bandung Pasal. C. 02/SE/IJ/2023 16 Agustus 2023. Inspektur Pengawasan Umum Polri yang selanjutnyaDalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat mempunyai beberapa fungsi yaitu: a. Submit Search. arah kebijakan pengawasan. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 22 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU BIDANG INVESTIGASI BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. Inspektorat; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan; Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan; Pusat Informasi Pengawasan; Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional. Kepolisian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan. 2. dalan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun. peraturan bupati temanggung nomor 58 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pembimbingan dan konsultansi pengawasan oleh aparat pengawas intern pemerintah inspektorat kabupaten temanggung dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati temanggung, menimbang : a. TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2008. Standar Biaya Pengawasan; 5. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahanPeraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Intern di Inspektorat Kabupaten Sukamara ; Mengingat : 1. 3. No. Nomor. 4. PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL INSPEKTORAT KOTA MALANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG, Menimbang : a. PAN/3/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2007-2009. Dokumen ini dapat diunduh dalam format pdf dan menjadi acuan bagi pelaksanaan pengawasan internal di. INSPEKTORAT JENDERAL PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PENGADAAN. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang. 1. PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. rencana pengawasan perlu diubah, InspektoratPada saat Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 5173/G/HK/2013 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. 6 Th. peraturan bupati bangka selatan nomor 2 tahun 2020 tentang standar biaya perjalanan dinas pengawasan dalam daerah di lingkungan inspektorat daerah kabupaten bangka selatan tahun anggaran 2020 dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka selatan, menimbang : a. 5. 2021/No. Dalam kaitan tersebut Inspektorat. (2 ) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan pihak lain yang diberi tugas, wewenang,Pengawas Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten/Kota. Pengawasan,fungsional,inspektorat - Download as a PDF or view online for free. ABSTRAK: Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian; 7. e. (1 ) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Oleh Inspektorat Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tugas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat tidak terlepas dari fungsi utamanya yaitu Inspektorat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pamekasan yang melaksanakan kegiatan penilaian terhadapPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2o2o tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan / atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang pembimbingan dan konsultansi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; pengelolaan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; dan. Pengertian 1. Peraturan Menpan RI Nomor PER/05/M. Pengawasan Intern Pemerintah; 10. 110. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jenis. ABSTRAK: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat; bahwa dalam rangka mempertahankan indepedensi dan kualitas Aparat. Menetapkan. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan; 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah belum mengatur terkait fungsi pencegahan korupsi maupun fungsi audit terhadap permasalahan yang. Pencabutan. Tutup. Peraturan Inspektur Pedoman Pengawasan - Pemerintah Kabupaten PemalangPERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL INSPEKTORAT KOTA MALANG DENGAN RAHMAT. 107, BN. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraaan Sistem PengendalianReviu RKA dilaksanakan sebagai implementasi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan yang telah direncanakan dalam PKPT. PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah; 8. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 pasal 27,. 257/2014 tentang Ahli/Kader Norma Kerja Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 09/2015 tentang Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum. go. E. inspektorat Daerah provinsi melaksanakan fungsi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:. 4. 3. 9 PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 11B;. Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakya. f tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan Inspektorat; g kode etik dan standar audit APIP; h persyaratan APIP Inspektorat;Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas. PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Tipe Dokumen. Peraturan Inspektur Pengawasan Umum Polri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan di lingkungan Inspektorat Pengawasan Umum Polri; 12. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa T. Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2017 tentang Pedoman Urnum Pengawasan Di Inspektorat Provinsi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan,. Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017. PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN JEPARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang Mengingat BUPATI JEPARA, a. Nomenklatur Inspektorat Daerah Kabupaten Langkat pada awalnya adalah Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Langkat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2000 kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas dan Fungsi. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Inspektorat Jenderal Kementerian adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang. definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) . Menurut Pasal 23 Perda tersebut bahwa yang dimaksud dengan Badan Pengawasan daerah adalah unsur penunjang pemerintahan Kabupaten yang dipimpin oleh seorang. Ir H. Melalui pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang. PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL INSPEKTORAT KOTA MALANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG, Menimbang : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 T. Alamat: JL PEMUDA 127-133 SEMARANG 50132 Phone: 024 3517283-3517284-3556230 Fax: 024 3514351 Email: [email protected] Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021; 9. II. Unduh. TENTANG DATABASE PERATURAN. tentang kesesuaian pelaksanaan pengawasan dalam suatu penugasan dengan standar mutu yang ditetapkan. KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL . Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2017 tentang Pedoman Urnum Pengawasan Di. a. 16. b ahwa dalam rangka. 1/M. A. CO, Jakarta - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 2. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. memusyawarahkan rancangan peraturan desa tentang APBDes bersama dengan Kepala Desa. 4. Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RESIKO. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2020 INSPEKTUR JENDERAL, MUHAMMAD YUSUF Lembar Pengesahan No Nama Pejabat Paraf Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 pada Lampiran menetapkan kegitan pengawasan APIP sebagai berikut. 2015. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Tengah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan. bahwa berd~~aikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta menindaklanjuti Peraturan Penierintah Nomor. 2. PPID. bahwa dalam rangka mewujudkan peran aparat pengawasan intern pemerintah Kota Malang yang efektif dan. Berdasarkan Teknik Pengawasan 1. bahwa berd~~aikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta menindaklanjuti Peraturan Penierintah Nomor. TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA INSPEKTUR JENDERAL, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (LembaranPeraturan Menteri ini, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak rencana pengawasan diterima. Nomor Peraturan.